Inifaktanya – JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai gelombang protes masyarakat terkait penetapan peringkat desil ekonomi yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Menkeu memastikan bahwa pemerintah tengah melakukan pembenahan besar-besaran terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Langkah pengecekan dan perbaikan data ini diambil setelah muncul persoalan akurasi penetapan desil kesejahteraan. Banyak warga yang mengeluhkan pengelompokan tingkat ekonomi—seperti masuk ke kelompok desil tinggi (desil 6–10)—padahal secara ekonomi tergolong rentan atau membutuhkan bantuan sosial dan subsidi pemerintah.
Poin-Poin Utama Pembenahan Data Desil
Evaluasi DTSEN & BPS: Kementerian Keuangan meminta BPS melakukan verifikasi dan pemutakhiran ulang agar data pemeringkatan kesejahteraan benar-benar mencerminkan status ekonomi masyarakat.
Dukungan Anggaran: Pemerintah mengalokasikan anggaran signifikan mencapai sekitar Rp7 triliun untuk BPS guna mengoptimalkan pembenahan kualitas dan akurasi data pendataan nasional.
Target Akurasi: Perbaikan sistem pendataan ini ditargetkan rampung dan menghasilkan data yang jauh lebih akurat serta rapi mulai tahun depan.
“Terkait kelompok desil, makanya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sedang diperbaiki agar penyaluran bantuan dan kebijakan sosial tepat sasaran,” ujar Purbaya dalam keterangannya. Pernyataan resmi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait polemik data desil DTSEN tersebut disampaikan pada Rabu, 26 Agustus 2026
Pemerintah menegaskan pentingnya validitas data desil karena berpengaruh langsung terhadap pendistribusian berbagai bentuk perlindungan sosial, insentif pendidikan, hingga subsidi energi. Pembenahan menyeluruh ini diharapkan meminimalisir kekeliruan data (bias pendataan) di masa mendatang.
