Inifaktanya – JAKARTA, 22 September 2026 — Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, memberikan analisis mendalam terkait implikasi ketatanegaraan jika gugatan tuduhan penggunaan ijazah palsu oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabulkan oleh pengadilan.
Yusril menegaskan bahwa skenario tersebut akan membawa Indonesia ke dalam situasi hukum yang sangat kompleks dan belum pernah terjadi dalam sejarah politik nasional.
Yusril menjelaskan bahwa pembuktian adanya cacat hukum pada syarat administratif seorang pejabat negara terpilih berpotensi memicu implikasi berantai terhadap keabsahan status kepemimpinan dan produk hukum yang telah diterbitkan.
“Saya belum bisa membayangkan jika gugatan pemalsuan ijazah Gibran dikabulkan oleh pengadilan,” ujar Yusril dalam keterangannya.
Menurutnya, keputusan semacam itu tidak hanya berdampak pada pembatalan penetapan keterpilihan secara administratif, tetapi juga membuka perdebatan krusial mengenai keabsahan seluruh kebijakan, keputusan, serta tindakan tata usaha negara yang sempat diambil selama menjabat.
Wakil Presiden tersebut hingga kini menjadi salah satu perkara yang menyedot perhatian publik secara luas. Sejumlah ahli hukum menilai perkara ini sebagai test case penting bagi pengadilan dalam menguji prinsip kepastian hukum, transparansi administrasi Pemilu, serta mekanisme pemberhentian atau pembatalan jabatan publik berdasarkan putusan peradilan.
Proses hukum yang tengah berlangsung ini diharapkan dapat memberikan kejelasan status yang mutlak demi menjaga stabilitas politik serta keabsahan tata kelola pemerintahan ke depan.
