Menu ✖

Otomatis
Fakta Terkini

Fakta Utama

DPR Bergerak: Puluhan Anggota Dewan Penandatanganan Usulan Hak Menyatakan Pendapat Terhadap Wapres Gibran

badge-check

DPR Bergerak: Puluhan Anggota Dewan Penandatanganan Usulan Hak Menyatakan Pendapat Terhadap Wapres Gibran Perbesar

Inifaktanya – JAKARTA — Dinamika politik di Senayan memanas seiring langkah puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang resmi menggalang tanda tangan untuk mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik keabsahan dokumen dan status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hingga Selasa (10/11/2026), dilaporkan sedikitnya 50 anggota DPR lintas fraksi telah membubuhkan tanda tangan dukungan terhadap usulan HMP tersebut.

Inisiatif Lintas Fraksi dan Dorongan Konstitusional

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengonfirmasi perkembangan penggalangan dukungan tersebut. Menurutnya, surat usulan HMP telah disiapkan dan sebagian dokumen penyerahan mulai diproses untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR RI.

“Lebih dari 25 sejak semalam, dan terus bertambah hingga mencapai 50-an anggota dari berbagai fraksi yang ikut menandatangani,” ujar Mardani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan.

Mata Hukum

Selain PKS, anggota dewan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDI Perjuangan (PDIP) turut menyuarakan pentingnya merespons persoalan konstitusional ini secara formal melalui mekanisme HMP di DPR. Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menilai penggunaan Hak Menyatakan Pendapat merupakan sarana paling ideal dan rasional untuk menguji serta menyelesaikan polemik keabsahan status kepemimpinan di tingkat eksekutif

Sikap Pimpinan DPR dan Istana

Merespons gelombang pengusulan HMP dari para anggota dewan, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihak pimpinan DPR telah menerima masukan dari berbagai fraksi politik. Puan menegaskan bahwa DPR akan memproses hal tersebut sesuai tata tertib dan mekanisme hukum ketatanegaraan yang berlaku.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa pimpinan akan melakukan verifikasi dan kajian mendalam terhadap berkas usulan HMP, syarat formil pengusul, serta argumentasi hukum sebelum dilanjutkan ke Rapat Pimpinan (Rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Dari pihak eksekutif, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pihak Istana menghormati penuh hak-hak konstitusional yang melekat pada anggota DPR RI.

“Penggunaan hak konstitusional dewan adalah kewenangan penuh legislatif. Kami tentu menghormati proses yang berjalan di parlemen,” jelas Mensesneg di Kompleks Istana Kepresidenan.

 

Annabil ESR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Atas Nama Pemerintah dan Rakyat Indonesia, Presiden Prabowo Sampaikan Permohonan Maaf Terkait Dampak Karhutla di KTT ASEAN

17 Nov 2026 - 11:44 WITA

Atas Nama Pemerintah dan Rakyat Indonesia, Presiden Prabowo Sampaikan Permohonan Maaf Terkait Dampak Karhutla di KTT ASEAN

Pengamat Nilai Pengalaman Legislatif Sufmi Dasco Ahmad Jadi Modal dalam Bursa Cawapres

16 Nov 2026 - 07:28 WITA

Pengamat Nilai Pengalaman Legislatif Sufmi Dasco Ahmad Jadi Modal dalam Bursa Cawapres

Bang YD : 7 (Tujuh) Langkah Strategis Memajukan Pulau Nias

14 Nov 2026 - 16:52 WITA

Bang YD : 7 (Tujuh) Langkah Strategis Memajukan Pulau Nias

Bupati Kupang Yosef Lede Dilaporkan ke Polda NTT atas Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Mahasiswi

14 Nov 2026 - 09:55 WITA

Bupati Kupang Yosef Lede Dilaporkan ke Polda NTT atas Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Mahasiswi

KPK Periksa Hercules sebagai Saksi Terkait Pengembalian Uang Rp 800 Juta dalam Kasus Suap ATR/BPN

13 Nov 2026 - 07:37 WITA

KPK Periksa Hercules sebagai Saksi Terkait Pengembalian Uang Rp 800 Juta dalam Kasus Suap ATR/BPN
Trending di Ekonomi