Menu ✖

Otomatis
Fakta Terkini

Fakta Utama

Isu Ujung Kulon Jadi Wilayah Tambang Sejak Februari 2026: Publik Menanti Klarifikasi Resmi Kementerian ESDM

badge-check

Isu Ujung Kulon Jadi Wilayah Tambang Sejak Februari 2026: Publik Menanti Klarifikasi Resmi Kementerian ESDM Perbesar

KLIKFAKTA38 17 November 2026 – Kabar mengenai dugaa kon penetapan kawasan Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, sebagai wilayah pertambangan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak Februari 2026 ramai diperbincangkan masyarakat. Informasi tersebut memicu kekhawatiran berbagai pihak terkait nasib kelestarian ekosistem dan habitat satwa dilindungi di ujung barat Pulau Jawa tersebut.

Menurut isu yang beredar di tengah masyarakat, kebijakan penetapan Wilayah Pertambangan (WP) disebut telah ditandatangani sejak awal tahun 2026. Namun, berdasarkan regulasi tata ruang dan kehutanan yang berlaku, kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) berstatus sebagai kawasan pelestarian alam yang dilindungi undang-undang serta diakui secara internasional sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO.

Pengamat lingkungan hidup menilai bahwa setiap rencana perubahan peruntukan lahan di sekitar kawasan konservasi harus melalui kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang ketat dan transparan. “Kawasan Ujung Kulon merupakan benteng terakhir bagi kelangsungan hidup badak jawa (Rhinoceros sondaicus). Aktivitas ekstraktif di sekitar zona penyangga sekalipun berisiko tinggi mengganggu keseimbangan ekosistem dan mata pencaharian warga pesisir,” ujar salah seorang aktivis lingkungan di Banten.

Di sisi lain, dalam mekanisme penetapan Wilayah Pertambangan secara nasional, Kementerian ESDM biasanya melakukan pemetaan potensi geologi dan mineral sebagai bagian dari perencanaan tata ruang nasional, yang tidak serta-merta berarti penerbitan izin eksploitasi di dalam zona inti taman nasional. Hingga berita ini diturunkan, masyarakat dan pegiat konservasi masih menantikan penjelasan resmi dari Kementerian ESDM maupun Kementerian Kehutanan guna memastikan batas-batas koordinat serta status hukum kawasan tersebut.

 

 

Annabil ESR

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Atas Nama Pemerintah dan Rakyat Indonesia, Presiden Prabowo Sampaikan Permohonan Maaf Terkait Dampak Karhutla di KTT ASEAN

17 Nov 2026 - 11:44 WITA

Atas Nama Pemerintah dan Rakyat Indonesia, Presiden Prabowo Sampaikan Permohonan Maaf Terkait Dampak Karhutla di KTT ASEAN

Pengamat Nilai Pengalaman Legislatif Sufmi Dasco Ahmad Jadi Modal dalam Bursa Cawapres

16 Nov 2026 - 07:28 WITA

Pengamat Nilai Pengalaman Legislatif Sufmi Dasco Ahmad Jadi Modal dalam Bursa Cawapres

Wali Kota Mataram Apresiasi PD NWDI Kota Mataram Yang Telah Berkontribusi Membangun Masyarakat

15 Nov 2026 - 09:32 WITA

Wali Kota Mataram Apresiasi PD NWDI Kota Mataram Yang Telah Berkontribusi Membangun Masyarakat

Bang YD : 7 (Tujuh) Langkah Strategis Memajukan Pulau Nias

14 Nov 2026 - 16:52 WITA

Bang YD : 7 (Tujuh) Langkah Strategis Memajukan Pulau Nias

Bupati Kupang Yosef Lede Dilaporkan ke Polda NTT atas Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Mahasiswi

14 Nov 2026 - 09:55 WITA

Bupati Kupang Yosef Lede Dilaporkan ke Polda NTT atas Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Mahasiswi
Trending di Fakta Utama